Menurutnya, pemicu basis upah murah
adalah Inpres no 9 tahun 2013 dan Permenaketrans no 07 tahun 2013. Sehingga,
lanjut dia, KSPSI dan elemen buruh lainnya mendesak Presiden SBY dan
Menakertrans mencabut Inpres dan permenakertrans tersebut. Bila tuntutan buruh
ini tidak direspon maka buruh akan melakukan judicial review terhadap peraturan
tersebut.
"Bila angka-angka kompromi yang diajukan buruh di daerah padat industri di Indonesia yaitu kenaikan UMP/K sebesar Rp. 2,7-3 juta'an tidak juga direspon. Maka para buruh akan terus melakukan Mogok Daerah (Modar) menghentikan produksi diantara tanggal 28-30 November 2013 serempak di daerah padat industri seperti Serang dan Tangerang, dll. di, dipastikan akan stop produksi. Selain itu, buruh akan melakukan aksi ditingkat nasional Istana dan DPR-RI diantara tanggal 3-6 Desember bila mogok daerah tidak juga direspon yaitu pada saat sidang WTO berlangsung di Bali karena WTO Pro upah murah," tegas dia kepada wartawan di Serang Banten, Rabu (27/11/2013)
Dewa juga menambahkan, mengapa buruh terus melakukan aksi menolak upah minimum yang rendah ini, "karena; tidak mungkin dengan sisa uang Rp. 300 ribu/bln (setelah dikuranggi ongkos, sewa rumah, makan), bisa hidup di Banten yang notabene dekat perkotaan, " ujar Dewa.
Dan tidak mungkin terjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) di tahun 2014 akibat kenaikan upah minimum ini karena pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,9 persen. Yang berarti masih tetap ada penyerapan tenaga kerja dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Selain itu, Dewa juga mengingatkan Presiden SBY, Gubernur Banten dan para Bupati Walikota Se Banten agar tidak main-main dengan pergerakan buruh menjelang tahun politik 2014. "Pergerakan aksi buruh akan dilakukan secara masif dan dapat berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan politik, " pungkasnya. (Tim)
"Bila angka-angka kompromi yang diajukan buruh di daerah padat industri di Indonesia yaitu kenaikan UMP/K sebesar Rp. 2,7-3 juta'an tidak juga direspon. Maka para buruh akan terus melakukan Mogok Daerah (Modar) menghentikan produksi diantara tanggal 28-30 November 2013 serempak di daerah padat industri seperti Serang dan Tangerang, dll. di, dipastikan akan stop produksi. Selain itu, buruh akan melakukan aksi ditingkat nasional Istana dan DPR-RI diantara tanggal 3-6 Desember bila mogok daerah tidak juga direspon yaitu pada saat sidang WTO berlangsung di Bali karena WTO Pro upah murah," tegas dia kepada wartawan di Serang Banten, Rabu (27/11/2013)
Dewa juga menambahkan, mengapa buruh terus melakukan aksi menolak upah minimum yang rendah ini, "karena; tidak mungkin dengan sisa uang Rp. 300 ribu/bln (setelah dikuranggi ongkos, sewa rumah, makan), bisa hidup di Banten yang notabene dekat perkotaan, " ujar Dewa.
Dan tidak mungkin terjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) di tahun 2014 akibat kenaikan upah minimum ini karena pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,9 persen. Yang berarti masih tetap ada penyerapan tenaga kerja dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Selain itu, Dewa juga mengingatkan Presiden SBY, Gubernur Banten dan para Bupati Walikota Se Banten agar tidak main-main dengan pergerakan buruh menjelang tahun politik 2014. "Pergerakan aksi buruh akan dilakukan secara masif dan dapat berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan politik, " pungkasnya. (Tim)