Sekertaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten Dewa
Sukma Kelana, SH, mengajak buruh tidak memilih calon legislatif dan
calon presiden yang pro-upah murah. Salah satu contoh calon presiden yang
pro-upah murah, kata Dewa, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Buruh
Indonesia sepakat menobatkan Jokowi sebagai Bapak Pelopor Upah Murah Indonesia
sehingga semua daerah mengikuti termasuk Banten," kata Dewa di kantor
pergerakanya, Kamis, 28 November 2013.
Dewa menilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp. 2.441.301 sangat murah sehingga mengakibatkan upah minimum seluruh kabupaten/kota se-Indonesia termasuk Banten menjadi rendah. ujar calon legislator Kabupaten Tangerang Dapil 3 dari Partai Hanura ini. Menyikapi hal ini, kata Dewa, buruh Banten tengah mempersiapkan gugatan pidana terhadap para pengusaha kawasan industri se provinsi Banten yang tidak membayar UMP Banten 2013 dan 2014.
Pada akhir November, buruh Banten akan mengajukan gugatan ke PTUN tentang penolakan Surat Keputusan Gubernur Banten No 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November tentang penetapan Upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2014. yang dalam SK Gubernur Banten tersebut ditetapkan besaran UMK 2014 ke tujuh kabupaten/kota yakni Kabupaten Lebak Rp1.490.000, Kota Serang Rp2.166.000, Kabupaten Pandeglang Rp1.418.000, Kota Tangsel Rp2.442.000, Kabupaten Tangerang Rp2.442.000, Kota Cilegon Rp2.443.000, dan Kota Tangerang Rp2.444.301.UMK 2014
Seandainya pemerintah dapat menstabilkan harga-harga khususnya sembako, pendidikan, kesehatan, transportasi, cicilan perumahan menjadi murah mungkin kita bisa terima apapun yang diputuskan pemerintah
Selain itu, Dewa juga mengingatkan kepada gubernur Bupati Walikota Se Banten termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak main-main dengan pergerakan buruh menjelang tahun politik 2014. Dia mengatakan, aksi buruh akan dilakukan secara masif dan dapat berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. (Tim)