Ketua DPD FSP LEM SPSI Banten Dewa Sukma Kelana, SH., MKn menyesalkan kejadian aksi yang dilakukan para intelektual muda namun dilakukan dengan cara-cara anarkis dengan merusak fasilitas umum yang justru itu dibiayai oleh kita sendiri sebagai rakyat.
Demo itu sah-sah saja dan dibolehkan karena UU menjamin dan ini sistem demokrasi yang dianut negara kita. "Kitapun sama demonstran tidak jarang melakukan aksi-aksi serupa. Tapi, menyampaikan aspirasinya sesuai prosedur yang dibenarkan oleh UU. Kalau ada aspirasi, perjelas tuntutannya dan semaksimal mungkin menghindari cara-cara anarkis apalagi sampai merusak, ujar Dewa.
Karena meskipun kami buruh tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sesaat oknum tidak bertanggungjawab, sambungnya.
Dewa menduga bisa dimungkinkan lantaran massa aksi ditunggangi. Akibatnya, timbul provokasi bagi lainnya yang berakibat anarkis hingga menyebabkan kerugian pada objek-objek vital seperti gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang rusak karena aksi anarkis tersebut.
Dewa mengajak kepada mahasiswa dan kaum terpelajar untuk bersama-sama menjaga waspada agar demo yang dilakukan tidak ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang yang memang gembira ria dengan kericuhan.
Apalagi, jika DPR RI dan pemerintah sudah menyambut dan menerima aspirasi mereka, sudah memberikan respons terhadap tuntutan pendemo. Aparat penegak hukum juga sudah melakukan tugasnya dengan pengamanan yang maksimal. "Demonstrasi itu bukan aksi gaya-gayaan, tetapi betul-betul merupakan upaya untuk menyampaikan aspirasi, lah kalau golnya sudah tercapai masa dipaksakan ricuh, tegasnya.
Sesungguhnya tindakan itu bisa dicegah dengan diskusi bersama. Terlebih, apa yang dikritisi oleh para mahasiswa terkait beberapa pengesahan UU krusial seperti UU KPK bisa di uji materi RUU KUHP dan RUU yang lainnya yang merupakan inisiatif pemerintah sudah ditunda, jelas Dewa yang juga sekretaris DPD KSPSI Banten ini.